yappika.or.id

Lebih dari 50 pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil dari 17 negara menghadiri pertemuan regional di Jakarta (Asia Roundtable) pada tanggal 30 April dan 1 Mei 2009 tentang “Implikasi Krisis Ekonomi dan Finansial terhadap Perkembangan Tata Pemerintahan yang Demokratis di Asia”. Pertemuan ini diselenggarakan oleh World Forum for Democratization in Asia (WFDA) bersama dengan YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), dan disponsori oleh Taiwan Foundation for Democracy (TFD).

Pertemuan di Jakarta yang diselenggarakan sebelum Pertemuan Tahunan ADB di Bali ini menyuarakan kekhawatiran bahwa Pemerintah negara-negara Asia kan mengorbankan atau menunda proses-proses demokratisasi dalam rangka menyelesaikan krisis. Seperti pernyataan Senior Fellow TFD, Bapak Michael Y.M. Kau: “Kita sangat mengkhawatirkan bahwa tekanan persoalan ekonomi memicu kemunduran proses demokrasi di banyak negara di Asia, dan makin mereduksi kebebasan sipil dan politik di negara-negara non-demokratis”.

Dengan urgensi ini, peserta pertemuan mendiskusikan beberapa rekomendasi spesifik tentang pemanfaatan cara-cara demokratis dalam menghadapi krisis ekonomi. Para pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil menekankan kemanfaatan demokrasi dalam membangun konsensus yang lebih meluas ketika harus mengambil keputusan-keputusan yang kritis menyangkut kebijakan negara. Kesimpulan utama dari pertemuan ini adalah: dalam rangka memitigasi resiko terhadap pengembangan demokrasi dan berbagai keuntungan dari proses demokratisasi, Pemerintah diharapkan mengikuti dua prinsip dasar untuk penyusunan kebijakan ekonominya.

Pertama, Pemerintah selayaknya mentargetkan sektor-sektor masyarakat paling rentan untuk menerima paket stimulus ekonomi. Ini akan memperluas kemanfaatan paket-paket tersebut bagi masyarakat di negara yang bersangkutan. Sumber-sumber daya yang dimobilisasi baik dari budget nasional maupun paket bantuan internasional untuk mengatasi krisis harus digunakan justru dalam rangka mereduksi ketidaksetaraan struktural dan potensi ekslusi. Sebagai contoh, untuk mengatasi persoalan kesempatan kerja yang makin terbatas dan penurunan upah, instumen ekonomi selayaknya didesain untuk memperkuat, dan bukan justru melemahkan, hak-hak asosiasi kaum buruh sekaligus memperkuat kemampuan mereka melakukan tawar-menawar.

Kedua, paket-paket stimulus ekonomi harus dilaksanakan dengan memaksimumkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harus paham bagaimana dana publik dialokasikan dan dikelola, dan siapa-siapa saja pemanfaat berbagai instrumen ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin hal ini, mekanisme yang memastikan partisipasi parlemen/legislative dan masyarakat sipil dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, mesti diperkuat. Peserta bersepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas akan menjamin kualitas respon terhadap krisis di berbagai negara, sekaligus memastikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya demokrasi.

Institusi financial seperti ADB seharusnya juga mengikuti dua prinsip dasar diatas. Lili Hasanuddin, Direktur Eksekutif YAPPIKA menyatakan: “ADB harus memastikan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan tidak mengabaikan akuntabilitas dan partisipasi para pihak sebagai cerminan demokrasi”. Dia menambahkan “Indonesia, sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, selayaknya menjadi salah satu motor penggerak yang aktif untuk tetap mendorong nilai-nilai demokrasi di berbagai forum internasional, sebagaimana halnya di Forum ADB ini”.

Pertemuan Asia Rountable kali ini di Jakarta, merupakan salah satu upaya global proses-proses organisasi masyarakat sipil menuju Pertemuan Tingkat Menteri untuk Community of Democracies di Lisbon, Portugal, pada tanggal 10-11 Juli 2009 mendatang. Rekomendasi dari Asia Rountable ini akan dipresentasikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri tersebut agar menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen resmi Pemerintah negara-negara demokratis, yang akan dikembangkan di Lisbon.

Dikeluarkan di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2009

Lili Hasanuddin, Direktur Eksekutif, YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia). Telp. +62-811 822 704. Email: Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya , Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya , website: www.yappika.or.id 

Bo Tedards, Coordinator, World Forum for Democratization in Asia c/o Taiwan Foundation for Democracy. Telp: +886-2-2708-0100 ext. 212. Email: Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya ,Website: www.tfd.org.tw