yappika.or.id

Yappika adalah satu dari sedikit anasir civil society yang berhasil menjaga staminanya dan tak terlihat kedodoran. Karena itu, apresiasi layak diberikan untuk Yappika sambil menegaskan betapa peranannya (bersama-sama organisasi non pemerintah lainnya yang pandai menjaga stamina) akan ikut menentukan masa depan konsolidasi demokrasi Indonesia. (Eep Saefulloh Fatah, Pengamat Politik & Pengajar Ilmu Politik Univ. Indonesia
 
Selamat Datang di YAPPIKA
Pemerintah Rancang Jaminan Kesehatan Semesta Cetak E-mail
Kamis, 12 November 2009

Selasa, 10 November 2009 02:40 WIB (Media Indonesia Online)

JAKARTA--MI:  Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan rancangan sistem jaminan kesehatan semesta yang akan mencakup seluruh populasi. "Kami sedang membuat roadmap Jaminan Kesehatan Semesta 2014," katanya saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (9/11), yang dipimpin Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning Proletariati.

Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri 46 anggota komisi itu Endang mengatakan, penyusunan rancangan sistem jaminan kesehatan semesta ditargetkan selesai dalam 100 hari kerja pertamanya. "Sekarang masih meminta masukan dari para ahli dari universitas dan organisasi profesi terkait untuk menyusun ini," kata Menkes.

Menkes sebelumnya mengatakan, Jamkesmas secara bertahap akan dikelola menggunakan sistem asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, katanya, akan menjangkau seluruh populasi, tidak hanya masyarakat miskin saja. "Premi masyarakat miskin tetap ditanggung pemerintah, yang bekerja (ditanggung) oleh perusahaan, yang mampu bayar sendiri," kata Endang lagi.

Baca selengkapnya...
 
Diskusi Terbatas: “Disappearances and Truth Seeking; the Case of Disappearances 97-98” Cetak E-mail
Selasa, 10 November 2009
Selasa, 3 November pukul 18.00 WIB, YAPPIKA hadir dalam diskusi terbatas dengan tema “Disappearances and Truth Seeking; the Case of Disappearances 97-98” yang diselenggarakan di Ikatan Orang hilang Indonesia (IKOHI). Diskusi ini menindaklanjuti Rekomendasi DPR dalam Kasus Penghilangan Aktivis ’97-98” yang disampaikan pada sidang paripurna DPR tanggal 28 Agustus 2009. Hasil sidang paripurna DPR RI telah menerima rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) penanganan pembahasan hasil penyelidikan penghilangan orang secara paksa pada periode 1997-1998. Adapun hasil rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc.
  2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.   
  3. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.   
  4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa di Indonesia.
Tentu saja, keputusan paripurna DPR pada 28 Agustus 2009 lalu itu patut diapresiasi. Keputusan ini otomatis mengakhiri debat hukum perihal prosedur pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc antara Jaksa Agung dan DPR RI, khususnya dalam penanganan kasus penculikan dan penghilangan paksa. Keputusan tersebut tentu menjadi landasan politik sekaligus melengkapi landasan hukum pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Dan itu merupakan mandat legal bagi Presiden, sesuai dengan pasal 43 UU 26/2000 tentang pengadilan HAM guna mengupayakan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc.
Baca selengkapnya...
 
Demo CICAK Menuntut Pemberantasan Korupsi dan Penyelamatan KPK di Bundaran HI Cetak E-mail
Senin, 09 November 2009

Minggu pagi, 8 November 2009, staf YAPPIKA dan relawan mengikuti aksi damai Konser Musik Lawan Korupsi yang diselenggarakan oleh komunitas CICAK (Cinta Indonesia Cinta KPK) di Bundaran HI. Ribuan orang, mulai dari anak-anak hingga orang tua bersama-sama menyerukan yel-yel yang dipimpin oleh beberapa orator. “KPK - Jaya, Korupsi - Mati, Presiden – Bangun”, itulah salah satu yel-yel yang diteriakkan oleh pengamat politik Eep Syaifulloh Fatah. Peserta aksi damai yang kebanyakan para facebookers pendukung gerakan anti korupsi dengan semangat menyambut yel-yel itu dengan mengangkat tangan kanannya ke udara. Terik matahari menjelang siang tak membuat para peserta aksi beringsut dari tempatnya, namun justru bertambah banyak. Hiburan lagu-lagu anti korupsi dan pembacaan puisi dipersembahkan oleh beberapa musisi seperti Oppie Andaresta, Happy Salma, Efek Rumah Kaca dan Slank.

Aksi di Bundaran HI itu adalah salah satu bukti nyata dukungan dan kecintaan masyarakat terhadap KPK sebagai sebuah institusi yang menjadi harapan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Riuh rendah suara rakyat mendukung KPK tak seharusnya dikesampingkan oleh penguasa negeri ini, karena rakyatlah yang memberikan mandate kepada mereka untuk melayani dan memimpin roda pemerintahan. Gerakan rakyat yang menyebar di seantero negeri adalah awal, dan bukan hal mustahil akan membesar jika nurani kebenaran itu tetap dipermainkan oleh segelintir orang. Meminjam kata-kata Sandrina Malakiano yang menjadi presenter di panggung aksi damai itu, bahwa “jangan lagi ada pejuang-pejuang kebenaran dan demokrasi di-Munir-kan”. Suara rakyat dan masyarakat sipil, baik segilintir orang maupun massa, adalah alat penyeimbang kekuasaan di negeri ini supaya tetap berada di jalurnya. Mereka adalah pilar demokrasi yang tak boleh dibungkam dan tak bisa dibungkam untuk membuat negeri ini lebih baik. (tut)

 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 8 dari 118

Kategori

Cari

Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar

Syndicate

Anda dapat berpartisipasi bersama kami. Kirimkan artikel Anda ke:
yappika@indosat.net.id

STATISTIK

Pencatatan data sejak: 2008-09-04
Kunjungan hari ini: 55
Kunjungan bulan ini: 3467
Total kunjungan: 47550

Site Language

Agenda Kegiatan

No events